Amstrong

> 30 days ago
‹ chat status

Profile

Name:
Amstrong Sembiring
Location:
Jakarta, CA
Birthday:
07/26/1970
Status:
Other
Job / Career:
Other

Stats

Posts:
78
Post Reads:
105,103
Photos:
5
Last Online:
> 30 days ago

My Friends

2 hours ago
6 hours ago
15 hours ago
> 30 days ago
> 30 days ago
> 30 days ago
> 30 days ago

Subscribe

Politics & Legal > Gugatan Class Action Komparta
 

Gugatan Class Action Komparta



Alamat | Link | Pooling | Search | Back | Back to Main Page

Profile
Analisa Kasus
Penelitian
Alur Pengadilan
Opini
Kolom
Peradilan Dalam Pantauan






GUGATAN CLASS ACTION KOMUNITAS PELANGGAN AIR MINUM JAKARTA (KOMPARTA) MELAWAN ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PEMDA DKI JAKARTA

MaPPI

22 Dec 2004, 12:16:55 WIB - pemantauperadilan.com



Class Action bukanlah merupakan fenomena baru dalam kehidupan masyarakat. Walaupun demikian wacana ini tetap menarik untuk dibahas, karena Iclass action merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam rangka memperbaiki kesempatan untuk memperoleh hak mereka. Pembahasan class action kali ini mengenai kasus di pengadilan negeri Jakarta Pusat, yaitu mengenai gugatan perwakilan kelompok/class action Komunitas Pelanggan Air Minum Jakarta/Komparta melawan pemda DKI Jakarta masalah kenaikan tarif air minum.



Menurut JJ. Amstrong Sembiring, S.H., Penasehat Hukum Komparta, diajukannya gugatan class action tersebut berawal dari ditemukannya fakta-fakta empirik bahwa kenaikan tarif air minum merupakan suatu indikasi riil yang sangat tidak akomodatif dan bisa dikatakan kontradiktif dengan apa yang tertuang/termuat di dalam perjanjian kerjasama operasional yang dibangun pada tahun 2001 antara PD PAM JAYA dengan pihak mitra asingnya. Dalam hal ini terdapat masalah kompleks, yaitu masalah tentang bab tarif yang dikatakan bahwa kenaikan tarif air minum itu harus berorientasi kepada daya tingkat beli masyarakat.



Namun setelah pihak Komparta menilik lebih jauh, mereka menemukan bahwa peningkatan tarif air minum itu seharusnya belum saatnya untuk diberlakukan. Berdasarkan berbagai temuan tersebut, maka pihak Komparta mengajukan gugatan class action pada tanggal 28 Maret 2003.



Class action merupakan gugatan perwakilan kelompok atas suatu perkara dimana kasus tersebut menimpa banyak orang. Pengajuan gugatan class action tidak harus dilakukan oleh seluruh masyarakat yang menjadi korban, melainkan hanya melalui perwakilannya saja.



Hukum Perlindungan Konsumen mengenal konsep gugatan class action. Undang-undang Perlindungan Konsumen secara jelas menyebutkan gugatan class action sebagai salah satu media bagi konsumen yang merasa dirugikan. Namun selain melalui gugatan class action, media utama bagi perselisihan konsumen adalah melalui Badan Penyelesain Sengketa Konsumen (BPSK).



Gugatan class action merupakan metode gugatan baru dalam kalangan dunia hukum. Pemerintah telah mengeluarkan regulasi mengenai Gugatan Class Action, yaitu Perma Nomor 1 Tahun 2002. Amstrong mengatakan bahwa pihak alasan Komparta untuk menggunakan media gugatan class action dibandingkan melalui BPSK adalah karena mereka ingin mencoba media baru tersebut, yaitu class action itu sendiri. Sehingga ketikam gugatan class action mereka diterima di Pengadilan negeri Jakarta Pusat, mereka merasa ada suatu iklim perubahan baru dalam hukum. Dalam putusan sela, pengadilan memenangkan pihak Komparta. Dalam perkembangan perkaranya, pihak Komparta merasa bahwa gugatan class action tersebut juga sudah cukup representatif untuk membela hak-hak konsumen yang merasa dirugikan, baik itu masalah tentang kualitas pelayanan serta masalah lainnya yang berkenaan dengan hak-hak konsumen.



Dalam gugatan Komparta, dasar hukum yang diajukan adalah pasal 1365 KUHPerdata. Pertama, banyak masyarakat konsumen merasa dirugikan dengan masalah kualitas pelayanan. Mengenai masalah kualitas pelayanan, pihak Komparta telah melakukan riset di wilayah Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat. Dari kelima wilayah, pihak Komparta menemukan bahwa banyak konsumen air minum yang dirugikan, khususnya, dengan adanya berbagai persoalan mengenai kualitas pelayanan yang tidak memadai. Kedua, masalah teknis juga terkadang dialami oleh para konsumen. Masalah teknis itu seperti masalah indikasi kebocoran dan juga selain itu juga mengenai persoalan aktivitas dari pihak perusahaan air minum itu banyak merugikan masyarakat atau lingkungan sekitarnya, misalnya dalam persoalan mengenai penanaman pipa, kelambanan memperbaiki galian. Semua hal itu melandasi bahwa masyarakat konsumen ini banyak mengalami kerugian-kerugian selama pelayanan-pelayanan maupun dari sisi kebijakan-kebijakan yang dilakukan dan juga dirasakan oleh masyarakat konsumen.



Air merupakan masalah publik. Sebelum merealisasikan kebijakan yang berkenaan dengan masalah publik, maka seharusnya pemerintah melaksanakan sosialisasi yang kondusif kepada masyarakat. Namun kenyataannya transparansi mengenai hal itu tidak terlaksana. Bahkan materi mengenai perjanjian kerjasama operasional/KSO nya itu sendiri itu sama sekali sampai sekarang belum pernah dicuatkan ke tataran publik. Padahal hal tersebut sangat substansial.



Masyarakat tidak pernah mengetahui adanya kenaikan tarif air secara periodik selama enam bulan sekali. Hal ini sangat ironis mengingat masyarakat sebagai konsumen seharusnya tahu mengenai kenaikan tersebut. Apabila terdapat kenaikan tarif air, pemerintah hanya menganggap kenaikan tersebut sebagai suatu kebijakan publik yang dilakukan pemerintah. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah bahwa kenaikan tersebut merupakan dampak kerjasama operasional yang dibangun pada tahun 2001. Dalam perjanjian tersebut ditentukan nilai upah jual air minum, serta memuat ketentuan tentang kenaikan tarif air minum yang diberlakukan secara periodik setiap 6 bulan sekali.



Masyarakat sebagai konsumen memiliki hak untuk mengetahui berbagai persoalan yang berkenaan dengan kehidupan mereka sebagai bagian dari publik. Hak tersebut merupakan konsekuensi mereka karena telah memenuhi kewajiban mereka sebagai konsumen.



Divisi Monitoring MaPPI FHUI juga melakukan pemantauan terhadap perkembangan perkaran Komparta. Dari hasil pantauan yang telah dilakukan, terdapat kerjasama yang cukup kooperatif antara Majels Hakim dan para pihak. Majelis hakim juga memeriksa berkas perkara dengan cukup teliti. Namun, dalam pemantauan tersebut juga ditemui beberapa kelemahan yang perlu dipertanyakan, seperti misalnya kenapa dalam satu kasus terdapat dua putusan sela.

Kelemahan lainnya adalah bahwa dimana seharusnya putusan itu dibacakan oleh majelis yang memeriksa perkara, tetapi kenyataannya pada saat putusan tersebut akan dibacakan, majelis hakim yang memeriksa justru tidak hadir. Putusan tersebut justru dibacakan oleh hakim yang tidak menangani perkara tersebut. Namun karena para pihak keberatan akan hal itu, maka sidangpu ditunda. Dalam tahapan-tahapan selanjutnya terdapat juga pergantian hakim, yaitu dalam pembacaan putusan sela, dimana salah satu anggota majelis hakim (Andriani Nurdin) digantikan oleh hakim lain.



Kejanggalan lainnya adalah dalam hal saksi. Jumlah saksi yang diajukan oleh para pihak tidak seimbang. Penggugat menghadirkan saksi kurang lebih 17 orang. Sementara saksi yang diajukan oleh tergugat sangat minim sekali. Dalam arti tidak ada saksi yang dihadirkan di persidangan. Sedangkan bukti-bukti surat pun juga demikian. Pihak tergugat hanya memberikan bukti-bukti tertulis berupa SK dari pemda yang menyatakan adanya kenaikan tarif tersebut.



Majelis hakim tidak memberikan tanggapan karena masalah pengajuan saksi diserahkan sepenuhnya kepada para pihak. Majelis hakim memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada para pihak, dimana dalam persidangan majelis hakim memberi kesempatan untuk para pihak ini memperjuangkan kepentingan hukumnya. Dalam perkara tersebut, pihak penggugat menyediakan alat bukti berupa surat dan saksi bahkan juga mendatangkan seorang saksi ahli. Sedangkan dari pihak tergugat sendiri, baik tergugat I maupun II dimana diwakili oleh tim bantuan hukum dari pemda yang terkadang kehadirannya tidak lengkap.



Dalam putusan sela yang pertama, hakim menolak eksepsi Tergugat I maupun Tergugat II. Putusan sela ini merupakan putusan atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II. Dalam eksepsinya, para Tergugat menyatakan bahwa pihak Penggugat (dalam hal ini Komparta) masih harus dipertanyakan eksistensinya, apakah dia berkapasitas untuk mewakili dari pelanggan air minum Jakarta sendiri.



Kemudian kepada pihak lain sebelum putusan akhir dbacakan majelis hakim pun mengatakan ternyata ada materi eksepsi dari tergugat yang ketinggalan belum sempat diputus, yaitu mengenai kompetensi absolut, yaitu siapakah yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut. Para Tergugat berpendapat dalam eksepsinya bahwa gugatan Pengugat seharusnya dilayangkan ke PTUN, bukan ke Pengadilan Negeri. Tetapi dalam putusannya majelis hakim pun kembali menolak eksepsi tergugat. Namun dalam putusan selanya, kembali majelis hakim menolak eksepsi tersebut. Adanya dua putusan sela dalam satu perkara lebih merupakan ketidakcermatan dari Majelis Hakim.





Masyarakat perlu mengetahui bahwa untuk mengajukan gugatan dengan membentuk komunitas yang berawal dari perorangan, atau bisa juga secara kolektif, yaitu dengan lembaga. Namun kedua hal tersebut sudah diakomodasi dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen.



Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2002, dijabarkan secara rinci mengenai hukum acar dari gugatan class action. Salah satu adalah bahwa dalam pengajuan class action, salah satunya adalah keharusan untuk memiliki kesamaan fakta hukum yang sama dalam satu kelompok itu. Seperti misalnya dalam kasus banjir tempo lalu, dimana masyarakat dapat menggugat dengan satu fakta yang sama, yaitu sama2 korban musibah banjir. Dalam kasus Komparta ini, maka yang menjadi kesamaan fakta hukum sebagai dasar pengajuan gugatan class action adalah pelayanan yang buruk, air yang kotor, dan sebagainya.





Delik, 29 Desember 2003

Narasumber :

JJ Amstrong Sembiring, S.H.

(penasehat hukum Komparta)


Kirim Komentar | Lihat Komentar ( 13 )

[ed : foo-adh ]




l




posted on Mar 19, 2008 2:13 PM ()

Comment on this article   


78 articles found   [ Previous Article ]  [ First ]  [ Last ]