Amstrong

> 30 days ago
‹ chat status

Profile

Name:
Amstrong Sembiring
Location:
Jakarta, CA
Birthday:
07/26/1970
Status:
Other
Job / Career:
Other

Stats

Posts:
78
Post Reads:
106,443
Photos:
5
Last Online:
> 30 days ago

My Friends

7 hours ago
19 hours ago
2 days ago
> 30 days ago
> 30 days ago
> 30 days ago
> 30 days ago

Subscribe

Politics & Legal > Strict Product Liability
 

Strict Product Liability





STRICT PRODUCT LIABILITY DALAM INSTITUSI
HUKUM EKONOMI : HARAPAN DAN CITA-CITA SEBAGAI
KAIDAH HUKUM BERLAKU DI SUATU NEGARA
(STUDI KASUS PADA PERKARA MASYARAKAT KONSUMEN
AIR MINUM DI JAKARTA DALAM MEMPERJUANGKAN
HAK MEMPEROLEH GANTI KERUGIAN)















Nama : JJ Amstrong Sembiring
NPM : 6505000088
Kelas : A
No. Absen : 22







PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA
2006

1. Latar Belakang
Terlibatnya Indonesia dalam perdagangan bebas, secara yuridis formal ditandai dengan telah diratifikasinya Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Oleh karena WTO merupakan organisasi antar pemerintah/dunia yang mengawasi perdagangan barang dan jasa, maka pemerintah/negara penandatanganannya terikat untuk melaksanakan keputusan-keputusan WTO.
Dalam konteks perdagangan bebas membawa konsekuensi, antara lain produk barang dan jasa semakin beraneka ragam (diversifikasi produk), baik produk ekspor maupun impor. Segala hal ikhwal issue perdagangan bebas dengan segala konsekuensi hukumnya seyogyanya menjadi perhatian instrumen hukum ekonomi di Indonesia.
Sikap Indonesia meratifikasi WTO akselarasinya memang tergolong cepat dan positif, tetapi kurang diimbangi dengan perangkat hukum (ekonomi) guna menyongsong era perdagangan bebas, kecuali sebatas memfasilitasi perusahaan-perusahaan swasta multinasional (transnational corporation/TNC) dalam bentuk paket undang-undang intelektual property rights dan Undang-Undang Perseroan Terbatas .
Sebaliknya para konsumen belum mendapatkan perlindungan hukum apabila ia mengalami kerugian, cacat atau bahkan kematian akibat mengkonsumsi produk yang cacat.
Dalam konteks Perlindungan konsumen oleh mekanisme pasar tanpa ada aturan pemerintah/ Negara dikenal dalam dua teori, yaitu teori pasar bebas (free market theory) dan teori kedaulatan konsumen (consumer sovereignty theory).
Unregulated market place dijiwai oleh prinsip laissez-faire yang menjunjung tinggi kebebasan berusaha dan kekuatan pasar atas peraturan perundang-undangan sebagai alat untuk mengawasi kegiatan ekonomi.
Dalam struktur pasar yang demikian, kedudukan dan peran konsumen sangatlah kuat atau berkuasa (sovereign), sehingga melahirkan teori kedaulatan konsumen (consumer sovereignty theory).
Menurut teori ini, kedudukan dan peran konsumenlah yang mengayur pasar. Dikatakan bahwa “the consumer’s role is the guide the economy to production of goods and services that he wants.”
Kedua teori ini percaya bahwa konsumen terlindungi kepentingannya yang didasarkan pada beberapa asumsi, yaitu :
Pertama, di pasar terdapat benyak pembeli dan penjual suatu produk. Hal ini dimaksudkan, tidak satu pun produsen yang menwarkan dan konsumen yang meminta produk dalam jumlah tertentu dapat mempengaruhi harga. Sebagai contoh, apabila ada seoarang produsen atau sejumlah kecil produsen secara bersama-sama membatasi jumlah suatu jenis barang atau jasa yang beredar di pasar, produsen atau sekelompok produsen tersebut akan menaikkan harga produk sampai jumlah tertentu. Sebaliknya, apabila hanya ada satu atau sekelompok kecil konsumen, maka konsumen atau sekelompok tersebut dapat memanipulasi pasar.
Kedua, penjual dan pembeli bebas untuk masuk atau keluar dari pasar produk tertentu. Asumsi ini, bermakna bahwa tidak ada pembatasan atau larangan untuk mendirikan perusahaan baru dan menjual produknya dengan harga yang kompetitif.
Ketiga, suatu persaingan yang sehat terjadi apabila barang danjasa yang tersedia sama dan dipasarkan pada harga yang sama.
Keempat, pihak penjual dan pembeli sama-sama mengetahui harga produk yang dijual.
Teori ekonomi mengenai hubungan antara konsumen dan produsen berimplikasi pada teori hukum yang berkembang pada era dominasinya kebebasan individu dan liberalisme. Kekuatan konsumen kemudian melahirkan teori dalam kontrak, yaitu kebebasan berkontrak (freedom of contract) dan hubungan kontrak (privity of contract).






2. Pokok Permasalahan
Dalam skala nasional, masih segar dalam ingatan kita tentang “kasus biskuit beracun” beberapa tahun yang lalu, yang terulang lagi dengan “kasus mie instant” pada tahun 1994 yang berakhir dengan kematian pada sebagian konsumennya. Persoalan menjadi semakin kompleks bagi konsumen, apabila produk yang dikonsumsi berasal dari luar negeri.
Bagaimana mekanisme penyelesaiannya serta hukum mana yang berlaku? Hal-hal yang menyangkut kepentingan (hukum) konsumen, belum banyak mendapat perhatian dalam tata hukum kita; apalagi peran konsumen dalam pembangunan ekonomi belum banyak memperoleh perhatian.
Dalam mengantisipasi produk-produk barang atau jasa yang merugikan atau mencelakakan konsumen, sebagian negara disertai perdagangan bebas telah mengintroduksi doktrin product liability dalam tata hukumnya, seperti Jepang , Undang-Undang No. 85 Tahun 1994 tentang Product Liability mencantumkan empat kategori atau kelompok produsen, yaitu pembuat barang, importir, orang yang menuliskan namanya dalam produk sebagai produsen atau importer, seseorang yang menempatkan namanya pada produk.
Sedangkan di Amerika Serikat, seseorang yang menjual suatu barang dalam kondisi yang cacat bertanggung jawab kepada konsumen. Pembuat barang, penjual, retailer adalah termasuk dalam pengertian seseorang yang menjual barang.
Kemudian dalam berbagai kasus di Amerika Serikat terutama setelah kasus Henningsen, 18 (delapan belas) negara bagian menerapkan prinsip strict liability, tanpa negligence dan “privity of contract” terhadap produsen dari beberapa produk seperti : Automobile, Combination Power Tool, Alumunium Rocking Chair, dan produk asbes.
Di Australia , dalam kasus pertama penerapan doktrin strict product liability, diperoleh kesimpulan bahwa distributor produk dapat dimintakan pertanggungjawabakn atas kerugian yang diderita konsumen walaupun distributor tersebut bukan produsen yang membuat barang, tetapi hanya karena mengemas kembali produk tersebut dan tidak memberikan instruksi atau petunjuk penggunaan bagi konsumen untuk menggunakan produk tersebut dengan aman.
Realitas penegakan hukum menunjukkan bahwa secara sadar atau tidak disadari hukum melegitimasi ketidakadilan sosial-ekonomi, misalkan struktur hukum sangat memungkinkan pengusaha/ produsen menindas konsumen sebagai salah satu pelaku ekonomi.
Melalui doktrin tersebut, telah terjadi deregulasi doktrin perbuatan melawan hukum ( Pasal 1365 KUHPerdata ) yang menyatakan bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian, mengganti kerugian tersebut.” Untuk dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum berdasar Pasal 1365 KUHPerdata, suatu perbuatan harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :
1. Adanya perbuatan melawan hkum;
2. Adanya unsur kesalahan;
3. Adanya kerugian;
4. Adanya hubungan sebab akibat yang menunjukkan bahwa adanya kerugian disebabkan oleh kesalahan seseorang.
Adanya unsur melawan hukum dimana suatu perbuatan melawan hukum memenuhi unsur-unsur berikut :
1. Bertentangan dengan hak orang lain;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda.
Unsur-unsur ini pada dasarnya bersifat alternatif, artinya untuk memenuhi bahwa suatu perbuatan melawan hukum, tidak harus dipenuhi semua unsur tersebut. Jika suatu perbuatan sudah memenuhi salah satu unsur saja, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Dalam perkara ini, perbuatan melawan hukum yang dilakukan para tergugat adalah yang bertentangan dengan hak orang lain dan kewajiban hukumnya sendiri.
Sehingga semakin menyeimbangkan kedudukan dan peran konsumen terhadap pengusaha, sekalipun salah satu asas negara hukum telah menegaskan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama/seimbang dimata hukum. Dalam hubungannya dengan perdagangan bebas, bila kita tidak mampu menangkap atau menjabarkan pesan-pesan “tersembunyi” dari era perdagangan bebas, maka cepat atau lambat konsumen Indonesia akan mengalami/menghadapi persoalan yang makin kompleks dalam mengkonsumsi produk barang dan jasa yang semakin beraneka ragam.
Terminologi “product liability ” masih tergolong baru dalam doktrin ilmu hukum di Indonesia. Ada yang menterjemahkannya sebagai “Tanggung gugat produk” dan ada pula yang menterjemahkannya sebagai “Tanggung jawab produk” .
Guna memudahkan pembahasan, penulis akan lebih banyak menggunakan istilah aslinya tanpa mengurangi makna/substansinya. Berikut ini dikutipkan beberapa pengertian atau rumusannya :
“Product liability : Refers to the legal liability of manufactures and sellers to compensate buyers, user, and even bystanders, for damages or injuries suffered because of defects in goodspurchased”.
Produktenaansprakelikeheid : tanggung jawab pemilik pabrik untuk barang-barang yang dihasilkannya, misal yang berhubungan dengan kesehatan pembeli, pemakai (konsumen) atau keamanan produk.
Ius Constituendum diberikan pengertian sebagai kaidah hukum yang dicita-citakan berlaku di suatu negara . Dalam konteks tulisan sederhana ini, doktrin “product liability ” diharapkan dapat diintroduksi dalam doktrin perbuatan melawan hukum (tort) sebagaimana diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut :
- Kemungkinan penerapan product liability dalam doktrin perbuatan melawan hukum.
- Seberapa jauh tanggung jawab produsen kepada konsumen atas produknya ?
Dalam konteks hukum positif yang berlaku di Indonesia, seorang konsumen apabila dirugikan di dalam mengkonsumsi barang atau jasa, dapat menggugat pihak yang menimbulkan kerugian. Pihak di sini bisa berarti produsen/pabrik, supplier, pedagang besar, pedagang eceran/penjual ataupun pihak yang memasarkan produk; tergantung dari siapa yang melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi konsumen, bahkan kematian. Kualifikasi gugatan yang lazim digunakan di berbagai negara, termasuk Indonesia, adalah wanprestasi (default) atau perbuatan melawan hukum (tort).
Apabila ada hubungan konstraktual antara konsumen dengan pengusaha, maka kualifikasi gugatannya adalah wanprestasi. Kerugian yang dialami konsumen, tidak lain karena tidak dilaksanakannya prestasi oleh pengusaha. Dengan demikian, jika tidak ada hubungan konstraktual antara konsumen dengan pengusaha, maka tidak ada tanggung jawab (hukum) pengusaha kepada konsumen. Dalam ilmu hukum inilah yang disebut sebagai doktrin privity of contract. Di dalam doktrin ini terkandung prinsip “tidak ada hubungan kontraktual, tidak ada tanggung jawab” (No privity – no liability principle).
Jika gugatan konsumen menggunakan kualifikasi perbuatan melawan hukum (tort), hubungan kontraktual tidaklah disyaratkan. Dengan kualifikasi gugatan ini, konsumen sebagai Penggugat harus membuktikan unsur-unsur :
- adanya perbuatan melawan hukum
- adanya kesalahan/kelalaian pengusaha
- adanya kerugian yang dialami konsumen
- adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang dialami konsumen.
Jadi, konsumen dihadapkan pada beban pembuktian, (burden of proof) berat, karena harus membuktikan keempat unsur tersebut . hal ini yang dirasakan tidak adil bagi konsumen dengan dasar beberapa pertimbangan. Pertama, secara sosial ekonomi kedudukan konsumen lemah dibandingkan dengan pengusaha, walaupun di mata hukum semua memiliki kedudukan yang sama.
Dalam menghadapi gugatan konsumen, pengusaha lebih mudah mendapatkan Pengacara dalam membela kepentingan-kepentingannya, termasuk dalam membuktikan ahli-ahli teknis sesuai dengan produk yang dihasilkannya.
Bagi konsumen sulit membuktikan “unsur ada tidaknya kesalahan/kelalaian” pengusaha dalam proses produksi, pendistribusian, dan penjualan barang atau jasa yang telah dikonsumsi konsumen. Di dalam berbagai kasus, termasuk kasus konsumen, yang dibuktikan adalah peristiwa-peristiwa positif dan peristiwa-peristiwa negatif lebih sukar.
Menurut Prof. Subekti, S.H., membuktikan peristiwa-peristiwa negatif lebih sukar daripada membuktikan peristiwa-peristiwa positif. Hal ini dicontohkannya dalam hubungan antara pembeli dan penjual. Si pembeli dapat lebih mudah membuktikan bahwa ia sudah membayar, daripada si penjual diminta membuktikan bahwa ia belum menerima pembayaran.
Dalam hubungan ini, apabila konsumen harus membuktikan adanya kelalaian/kesalahan pengusaha dalam proses produksi barang/jasa, maka sangat tidak adil, karena yang tahu proses produksinya adalah pengusaha yang bersangkutan. Karenanya pengusahalah yang harus membuktikan bahwa ia tidak lalai dalam proses produksinya.
Untuk membuktikan unsur “tidak lalai” tentunya harus ada kriteria berdasarkan ketentuan hukum administrasi negara tentang “Tata Cara Produksi Yang Baik” yang dikeluarkan instansi/departemen yang berwenang.
Dengan demikian, penjelasan Subekti tersebut tidak berlaku umum tidak kasus-kasus konsumen. Artinya, sudah saatnya untuk mempertimbangkan dikedepankannya pembalikan beban pembuktian “unsur kesalahan/kelalaian” pada pihak pengusaha.
Pertimbangan kedua, prinsip kesejajaran kedudukan pengusaha dengan konsumen, tidak dengan sendirinya membawa konsekuensi konsumen harus membuktikan semua unsur perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, terhadap doktrin perbuatan melawan hukum dalam perkara konsumen, seyogyanya dilakukan “deregulasi” dengan menerapkan doktrin product liability ke dalam doktrin perbuatan melawan hukum.
Apalagi selama sekian ratus tahun, sistem hukum kita masih terbelenggu pada pola hubungan tradisional antara penjual dengan pembeli/konsumen. Artinya terhadap cacat produk, penjuallah yang bertanggung jawab.
Hal ini dapat dijumpai landasan hukumnya dalam pasal 1504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menegaskan bahwa penjual bertanggung jawab adanya “cacad tersembunyi” pada produk yang dijualnya.
Karena karakter dasar product liability pada dasarnya adalah perbuatan melawan hukum (tort) , maka menurut doktrin product liability, konsumen masih harus membuktikan tiga unsur perbuatan melawan hukum, yaitu :
- unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan pengusaha
- unsur kerugian yang dialami konsumen atau ahli warisnya
- unsur adanya hubungan kausal antara unsur perbuatan melawan hukum dengan unsur kerugian tersebut .
Sedangkan “unsur kelalaian/kesalahan” tidak menjadi kewajiban konsumen untuk membuktikannya. Sebaliknya hal ini menjadi kewajiban pengusaha untuk membuktikan ada tidaknya kesalahan/kelalaian padanya.
Menurut doktrin product liability, Tergugat dianggap telah bersalah (presumption of quality), kecuali apabila ia mampu membuktikan bahwa ia tidak melakukan kelalaian/kesalahan.
Seandainya ia gagal membuktikan ketidaklalaiannya, maka ia harus memikul resiko kerugian yang dialami pihak lain karena mengkonsumsi/menggunakan produknya.
Barangkali konsep product liability masih merupakan hal baru bagi Indonesia. Penerapan konsep ini dibidang produk medis di negara maju masih tergolong baru. Dalam membicarakan konsep ini, sebagian literatur hukum merujuk pada “The Thalidomide Tragedy” .
Tragedi ini mengingatkan masyarakat internasional terhadap sejenis obat yang diperkenalkan pada akhir tahun lima puluhan (1950-an) guna mengontrol rasa muat selama beberapa minggu kehamilan. Obat tersebut ternyata mengakibatkan kegagalan pembentukan janin di dalam rahim dan lahirlah beribu-ribu bayi tanpa anggota badan di Eropa dan Australia.
Suatu Landmark decision dari badan peradilan di Inggris pada tahun 1932 dalam “Kasus Snail (keong) dalam sebotol ginger-beer” (Donoghue vs Stevenson) sebagaimana dikutip Az. Nasution sebagai berikut :
Mrs. Donoghue ditraktir temannya minum sebotol ginger-beer di Restoran milik Michella. Botol tersebut buram sehingga orang tidak dapat melihat apa yang ada di dalamnya. Michella menuangkan sebagian ginger-beer ke dalam gelas berisi es krim dan langsung di minum oleh Mrs. Donoghue. Sisa ginger-beer dituangkan oleh kawan Mrs. Donoghue ke dalam gelas lain yang tersedia dan kini dalam gelas tersebut terlihat keong (snail) dalam bentuk terpotong-potong. Perasaan jijik Mrs. Donoghue timbul dan ia menjadi shock dan menyebabkan gastro-entresitis. Atas dasar gangguan kesehatan tubuh dan kejiwaannya, ia mengajukan gugatan ganti rugi terhadap Stenvenson, produsen ginger-beer tersebut. Pengadilan memutuskan bahwa Mrs. Donoghue mempunyai alas hak untuk menggugat Stevenson sekalipun tidak ada hubungan kontraktual. Pengadilan Inggris tersebut dalam pertimbangannya menyatakan “that a manufactures owes a general duty to take care to the ultimate consumer” dan mengabulkan gugatan Penggugat.
Di Amerika Serikat, investigasi Ralp Nader seorang public interest lawyer yang mengabdi pada gerakan konsumerisme sampai pada kesimpulan bahwa sebagian besar kecelakaan lalu lintas di Amerika sampai tahun 1960-an, bukanlah karena human error dari pengemudi, melainkan karena cacadnya rancang bangun mobil.
Hasil penyelidikannya berjudul Unsafe at Any Speed yang terbit pada tahun 1965 membuatnya berhadapan dengan General Motor (GM), produsen Ford Pinto. Akhirnya pada tahun 1969, pemerintah melalui Federal Trade Commission (FTC) memerintahkan penarikan 4,9 juta unit kendaraan bermotor produksi GM dengan alasan cacad produk.
Kesemuanya ini berhasil diperjuangkan Ralp Nader sebagai tokoh konsumerisme bersama-sama para aktivis lainnya di USA; setidaknya kini product liability dan strict liability semakin kokoh dalam sistem hukum di Amerika Serikat.
Jepang sebagai salah satu negara pesaing berat Amerika di bidang perdagangan, juga telah mengintroduksi product liability dalam sistem hukumnya . Parlemen Jepang pada 23 Juni 1994 telah menyetujui Product liability Act 1994.
Undang-Undang ini lebih memungkinkan konsumen menerima ganti rugi yang dideritanya akibat produk cacad/rusak. Konsumen cukup membuktikan bahwa produk yang dikonsumsinya memang cacad dan mengakibatkan kerugian baginya. Sedang ada tidaknya kelalaian/kesalahan dalam proses produksi barang/jasa menjadi tanggung jawab pengusaha untuk membuktikannya.
Kecuali Jepang, semua negara di Asia masih memegang teguh prinsip konsumen harus membuktikan kelalaian pengusaha. Dua kasus konsumen di Indonesia yang menelan korban cukup banyak belum mampu membuka mata para pengambil kebijakan di bidang hukum, meskipun desakan-desakan dari gerakan konsumerisme yang sering dilontarkan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia sudah sangat sering dilakukan.
Pertama, “Kasus Biskuit Beracun”, pada Oktober 1989 setidak-tidaknya telah menimbulkan korban 141 jiwa konsumen tak berdosa, 35 orang diantaranya meninggal dunia.
Hasil penyelidikan menyimpulkan bahwa ammonium bikarbonat, yaitu sejenis bahan pembuat biskuit supaya renyah, telah tertukar dengan sodium nitrit, sejenis bahan berbahaya pada waktu pemindahan bahan-bahan tersebut . Tragedi ini terjadi pada beberapa tempat yang berbeda, antara lain Tangerang (Jawa Barat), Tegal (Jawa Tengah), Palembang dan Jambi..
Kedua, tragedi yang menyangkut ketidakamanan pangan terulang kembali pada bulan Juni 1994 di Palembang, Jambi dan beberapa tempat lainnya, 28 orang dirawat di rumah sakit, 5 orang lainnya meninggal dunia. Hasil investigasi pihak yang berwenang, antara lain menyalahkan konsumen bahwa air dan alat yang digunakan tercemar.
Kalau yang tercemar air, mengapa yang menjadi korban hanya mereka yang mengkonsumsi mie instant, sedangkan yang tidak mengkonsumsinya selamat.
Menurut pemantauan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia bersama-sama dengan organisasi konsumen daerah, pihak PT. Indofood selaku produsen mie instant memasang iklan-iklan besar di beberapa harian utama, seperti Suara Karya, Republika, Kompas, Suara Pembaharuan pada minggu kedua Juni 1994. Isinya mengenai pengumuman penarikan produknya yang kadaluarsa . Adanya pengumuman penarikan produk yang kadaluarsa ini menunjukkan adanya indikasi bahwa mekanisme pengawasan produk di pasaran tidak atau belum berjalan, baik oleh instansi departemen kesehatan maupun oleh quality control produsen yang bersangkutan, rantai distribusi produk pada kedua kasus tersebut cukup luas jangkauan pasarnya (market share), tanpa diimbangi dengan keamanan dan keselamatan konsumen yang memadai.
Diduga kuat telah terjadi kelalaian/kesalahan di dalam proses produksi dan proses pemasaran/ penjualan yang berakibat sangat fatal bagi konsumen.
Dalam kasus mie instant, tidak ada tindakan hukum yang diambil oleh aparat penegak hukum, kecuali sebatas desakan dari Departemen Kesehatan, Kepolisian dan keamanan untuk menarik produk-produk yang kadaluarsa. Sebaliknya pada kasus biscuit beracun, CV. Gabisco sebagai produsennya dijatuhi pidana 6 bulan penjara dengan masa percobaan 1 tahun. Sebetulnya putusan pengadilan ini dapat menjadi landmark decision dalam pertimbangannya. Namun yang terjadi justru sebaliknya majelis hakim mengesampingkan Peraturan Menteri Kesehatan RI (Permenkes) No. 23/Menkes/Sk/I/1978 tentang Pedoman Cara Produksi yang Baik untuk Makanan.
Sebagaimana telah dikemukakan di muka, untuk menentukan ad tidaknya kelalaian dalam proses produksi atau peredaran suatu produk, maka harus ada kriteria/patokan tentang “Tata Cara Produksi Yang Baik” dari instrumen hukum administrasi negara yang berwenang, seperti departemen kesehatan.
Dasar pertimbangannya, Majelis Hakim menegaskan bahwa dakwaan pasal 205 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (karena kealpaan menyebabkan barang-barang yang berbahaya dijual tanpa diketahui sifat berbahayanya oleh pembeli) sebagai dakwaan yang berdiri sendiri dengan mengesampingkan Permenkes tersebut.
Apalagi majelis menyatakan bahwa permenkes tersebut tidak ada sanksinya bila dilanggar. Pertimbangan ini sama saja dengan menyatakan unsur utama dalam kaidah hukum adalah sanksi, padahal unsur utama dalam kaidah hukum adalah patokan atau batasan terhadap perilaku-perilaku yang seyogyanya dilakukan atau tidak dilakukan.
Dalam kedua kasus pangan tersebut, patokan/batasan perilaku di dalam proses produksi dan peredaran makanan sudah jelas. Sedangkan sanksi sendiri tidak menunjukkan adanya patokan/batasan tersebut ; sanksi berperan menegakkan patokan/batasan perilaku tersebut (kaidah).
Dalam kasus biskuit beracun, pengadilan “belum berani” menyebarkan “benih-benih” product liability dalam pertimbangan putusannya. Harapan penyelesaian melalui pengadilan pada kasus mie instant juga tidak kedengaran gaungnya. Inisiatif untuk melakukan gugatan perdata dengan kualifikasi perbuatan melawan hukum tidak jadi dilakukan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).
Padahal dengan menguji kedua landmark case tersebut , diharapkan muncul terobosan – terobosan baru dalam putusan-putusan badan peradilan, baik dalam pertimbangan maupun amar putusannya, menyangkut kasus konsumen, khususnya yang menyangkut keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi produk barang dan jasa.
Sekalipun doktrin strict product liability belum dianut dalam tata hukum kita, apabila perasaan hukum dan keadilan masyarakat menghendaki lain, kiranya berdasarkan Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.
Apalagi dalam era perdagangan bebas ini, benturan-benturan hukum material dan formal akan banyak terjadi antara Indonesia dengan para peserta “ideologi” perdagangan bebas lebih banyak menggunakan logika material-isme ketimbang logika regilius-isme.

3. Maksud dan Tujuan Penelitian
Maksud dan tujuan penelitian ini adalah agar melalui kasus masyarakat konsumen air dapat diketahui dan diperoleh gambaran yanmg jelas bagaimana upaya penyelesaian Hak Konsumen bagi masyarakat yang dirugikan melalui mekanisme hukum dengan Perusahaan air Minum di Pengadilan dan bagaimana upaya penyelesaian ganti kerugian sebagai masyarakat konsumen air yang dirugikan terutama ditinjau dari kaidah hukum Strict Product Liability.

4. Kegunaan/ Manfaat Penelitian
Kegunaan / Manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman para pelaku usaha, Perusahaan air Minum dalam hal ini serta para pihak yang terkait dalam permasalahan ini mengenai mekanisme upaya proses hukum dan penyelesaian di Pengadilan.

5. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :
a. Jenis penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni pada awalnya bersifat menggambarkan situasi yang ada yaitu kebutuhan keadilan masyarakat dengan standar perlindungan konsumen dalam hukum positifnya, produsen menangani resiko gugatan konsumen, kesenjangan antara standar norma dalam hukum positif dan kebutuhan perlindungan kepentingan dan hak-hak konsumen.
b. Teknik Pengumpulan Data
Data yang dipergunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik :
1. Metode Penelitian Literatur (Library Research), yaitu penelitian kepustakaan dengan menggunakan bahan-bahan pustaka hukum yang mendukung. Bahan pustaka yang dibedakan menjadi :
a. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat seperti norma dasar, peraturan perundang-undangan atau keputusan pengadilan.
b. Bahan Hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan isinya tidak mengikat. Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis disini adalah buku yang membahas mengenai mekanisme dan penyelesain hukum, penulis juga menggunakan bahan-bahan lain yang terkait dengan itu.
c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelsan terhadap bahan hokum primer maupun sekunder. Dalam kajian ini dipakai kamus dan ensiklopedi yang berkaitan dengan masalah yang dikaji.
2. Metode Penelitian Lapangan (Field research), selain penelitian kepustakaan, penulis juga akan mengadakan penelitian lapangan dengan cara mengadakan wawncara. Dalam penulisan ini, penulisan akan melakukan wancara langsung kepada masyarakat konsumen air atau para praktisi terlibat langsung.


6. Kerangka Teori dan Konsep
Dengan latar belakang yang telah dikemukakan diatas di dalam penulisan ini penulis berangkat dari teori sebagai berikut :
1. Pengertian Doktin Strict Liability adalah doktrin yang meniadakan beberapa prinsip yang dinilai tidak responsive terhadap kepentingan konsumen, baik dalam gugatan melalui perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi.
2. Salah satu prinsip strict liability, tidaklah perlu adanya syarat kelalaian tergugat dan tidak dapat dikaitkan pula adanya wanprestasi. Berdasarkan prinsip ini, penjual bertanggung jawab, walaupun telah melakukan segala upaya dalam persiapan, pembuatan dan penjualan oleh perilakunya. Produsen yang dapat diposisikan sebagai tergugat ”penjualan” bertanggung jawab, yaitu pembuat barang, distributor dan sebagainya.
3. Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan dengan dua modifikasi yaitu : Pertama, prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga bersalah/lalai atau produsen sudah dianggap bersalah, sehingga tidak perlu dibuktikan kesalahannya (presumption of negligence). Kedua, prinsip untuk selalu bertanggung jawab dengan beban pembuktian terbalik (presumption of liability principle).
4. Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan dengan beban pembuktian terbalik dan tidak mengenal prinsip tanggung jawab mutlak seperti yang telah diterapkan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang No. 8 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Undang-undang No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaga-nukliran. Ketiga undang-undang tersebut secara tegas memasukkan beberapa kualifikasi seperti “menggunakan bahan berbahaya”, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan“, membayar seketika”, atau dalam undang-undang tentang zona ekonomi eksklusif yang menggunakan kata-kata “memikul tanggung jawab secara mutlak” dan “batas-batas jumlah maksimum”. Kemudian beberapa peraturan lain yang telah menerapkan tanggung jawab mutlak adalah Convention on Civil Liability of Oil Pollution Damage (CLC) yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1978. Bahwasanya Inosentius Samsul berpendapat bahwa sistem tanggung jawab dalam Undang-undang No. 36 Tahun 1999 yang kemudian diatur dalam PP No. 52 Tahun 2000 mengikuti prinsip tanggung jawab yang diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang sudah lahir sebelumnya yaitu modifikasi terhadap tanggung jawab berdasarkan kesalahan dengan beban pembuktian terbalik. Selanjutnya dikatakan bahwa salah satu bidang hukum terkait dengan perlindungan konsumen yang sudah menerapkan tanggung jawab mutlak adalah bidang jasa angkutan udara sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan. Secara teoritis undang-undang penerbangan menganut dua prinsip tanggung jawab yaitu prinsip untuk selalu bertanggung jawab (presumption of liability) dan prinsip pembatasan tanggung jawab (limitation of liability).
5. Di negara-negara maju, seperti Amerika Serikat pada umumnya tanggung gugat tidak lagi didasarkan pada kesalahan produsen dengan beban pembuktian pada konsumen tapi pada produsen atau tanggung gugat atas dasar Strict liability yaitu tanggung gugat yang terlepas dari kesalahan, sehingga kemungkinan ada atau tidaknya kesalahan atau kelalaian dianggap tidak relevan dengan tanggung gugat ini.
6. Penerapan strict liability tersebut didasarkan pada alasan bahwa konsumen pada saat ini tidak dapat berbuat banyak untuk melindungi diri mereka sendiri dari risiko kerugian / kerusakan yang serius yang disebabkan oleh kecacatan produk yang mereka beli, dan makin kompleks produk tersebut, makin sedikit kesempatan yang tersedia bagi konsumen untuk menjaga diri dari kecacatan. Dengan demikian, konsumen harus percaya pada integritas dan kompetensi dari masyarakat bisnis yang ada. Sementara sejarah telah mengajarkan bahwa tanggung gugat berdasarkan kelalaian tidak cukup memberikan penyelesaian untuk konsumen yang dirugikan dan tidak mampu berbuat banyak untuk merangsang perhatian yang lebih besar dalam proses produksi di pabrik. Demikian pula, pembebanan strict tort liability didasarkan pertimbangan bahwa pabrikan (produsen pembuat) atau penjual selalu diperlengkapi dengan lebih baik daripada konsumen untuk tahan terhadap konsekuensi ekonomi dari kerugian yang disebabkan oleh produk yang cacat.
a. Penggugat secara eksplisit membebaskan Tergugat dari kewajiban berhati-hatinya;
b. Jika Penggugat mengetahui tentang risiko yang ditimbulkan oleh kelalaian Tergugat, akan tetapi Penggugat dengan tingkah lakunya secara sukarela memikul risiko yang bersangkutan, yakni jika Penggugat mengetahui cacatnya produk tapi tetap menggunakannya.


7. Kerangka Konsepsional/ Definisi Operasional
Dalam penulisan ini terdapat defenisi operasional sebagai berikut :
a. Pengertian Konsumen
Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

b. Pengertian Pelaku Usaha
Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

c. Pengertian Jasa
Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen..

d. Hak Konsumen
Hak konsumen, adalah :
1). Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
2). Hak untuk memilih dan mendpatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3). Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
4). Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
5). Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6). Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
7). Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8). Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9). Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturn perundang-undangan lainnya.

e. Kewajiban Konsumen
Kewajiban konsumen adalah :
1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan.
2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

f. Hak Pelaku Usaha
Hak pelaku usaha adalah :
1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

g. Kewajiban pelaku usaha :
Kewajiban pelaku usaha adalah :
1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2) Memberikan informasi yan benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan.
6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

h. Pelaku usaha dilarang mmeproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :
1) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam tabel atau etiket barang tersebut.
3) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
4) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
5) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
6) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.
7) Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.
8) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label.
9) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.
10) Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

i. Tanggung jawab pelaku usaha
Tanggung jawab pelaku usaha meliputi :
1) Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan
2) Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran dan
3) Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen

j. Lingkup Tanggung Jawab Pembayaran Ganti Kerugian
Tuntutan ganti kerugian atas kerugian yang dialami oleh konsumen sebagai akibat penggunaan produk, baik yang berupa kerugian materi, fisik maupun jiwa, dapat didasarkan pada beberapa ketentuan yang telah disebutkan, yaitu tuntutan ganti kerugian berdasarkan wanprestasi dan tuntutan ganti kerugian yang berdasarkan perbuatan melanggar hukum.

k. Strict Liability Amerika Serikat
Di negara-negara maju, seperti Amerika Serikat pada umumnya tanggung gugat tidak lagi didasarkan pada kesalahan produsen dengan beban pembuktian pada konsumen tapi pada produsen atau tanggung gugat atas dasar strict liability yaitu tanggung gugat yang terlepas dari kesalahan, sehingga ke¬mungkinan ada atau tidaknya kesalahan atau kelalaian dianggap tidak relevan dengan tanggung gugat ini.
Penerapan strict liability tersebut didasarkan pada alasan bahwa konsumen pada saat ini tidak dapat berbuat banyak untuk melindungi diri mereka sendiri dari risiko kerugian/kerusakan yang serius yang disebabkan oleh kecacatan produk yang mereka beli, dan makin kompleks produk tersebut, makin sedikit kesempatan yang tersedia bagi konsumen untuk menjaga diri dari kecacatan. Dengan demikian, konsumen harus percaya pada integritas dan kompetensi dari masyarakat bisnis yang ada. Sementara sejarah telah mengajarkan bahwa tanggung gugat berdasarkan kelalaian tidak cukup memberi¬kan penyelesaian untuk konsumen yang dirugikan dan tidak mampu berbuat banyak untuk merangsang perhatian yang lebih besar dalam proses produksi di pabrik. Demikian pula, pembebanan strict tort liability didasarkan pertimbangan bahwa pabrikan (produsen pembuat) atau penjual selalu diperlengkapi dengan lebih baik daripada konsumen untuk tahan terhadap konsekuensi ekonomi dari kerugian yang disebabkan oleh produk yang cacat.
Disamping itu, Supreme Court New Jersey memberikan alasan tambahan untuk penerapan strict liability tersebut, dan untuk menolak pembelaan berdasarkan state of the art, yaitu dengan mempertimbangkan besarnya investasi yang telah dikeluarkan oleh perusahaan industri untuk mengadakan penelitian keamanan produk. Demikian pula pengertian pengetahuan keilmuan, seperti yang dipahami, mengacu tidak kepada yang secara nyata diketahui pada waktu itu, tetapi apa yang bisa diketahui pada waktu itu.
Pembebanan tanggung gugat berdasarkan strict liability juga dapat dilihat dari pendapat Traynor yang menyatakan bahwa seharusnya sudah ditiadakan (usaha) pembuktian negligence,, dan diakui bahwa produsen bertanggung gugat mutlak atas produknya yang cacat. Pendapat ini akhirnya menjadi mantap dan berhasil mempengaruhi sebagian besar pengadilan.
Selanjutnya Traynor mengemukakan suatu aturan umum yaitu: A manufacturer is strictly liable in tort when an article he place_ on the market, knowing that it is to be used without inspection for defects, proves to have a defect that causes injury to a human being.
Selain itu, faktor yang juga menentukan perkembangan ajaran strict liability di Amerika Serikat adalah Restatement of Tort yang kedua, yang antara lain memuat dua bagian yang dimaksudkan sebagai kodifikasi strict product liability di Amerika Serikat. Kedua bagian yang dimaksud adalah Pasal 402 A Restatement of Tort yang memuat peraturan tentang tanggung gugat objektif penjual untuk kerugian yang ditim¬bulkan oleh produk cacat dan 402 B Restatement of Tort mengenai tanggung gugat penjual mengenai kerugian yang ditimbulkan oleh produk yang tidak mempunyai sifat-sifa¬t sesuai yang dipublikasikan oleh penjual.
Penerapan strict liability terhadap produsen ini akan ¬banyak memberikan perlindungan kepada konsumen karena tidak dibebani untuk membuktikan kesalahan produsen pada saat terjadi kerugian akibat penggunaan suatu produk.
Walaupun secara umum di Amerika Serikat diterapkan strict liability, namun pembuktian dapat dibebankan kepada peng¬gugat/konsumen dalam hal terjadi kelakuan yang salah dari penggugat yang menyebabkan terjadinya kerugian, yang berarti bahwa apabila penggugat tidak dapat membuktikan ¬bahwa dirinya tidak melakukan kelakuan yang salah, maka ¬ganti kerugian tidak dapat diberikan kepadanya atau paling tidak pemberian ganti kerugian itu dibatasi untuk jumlah tertentu.
Tipe kelakuan salah dari konsumen yang dapat mengha¬langi pemberian/pembatasan ganti kerugian kepada konsumen tersebut adalah ikut lalai, asumsi risiko, dan penyalahgunaan yang termasuk perubahan produk. Ikut lalai jika konsumen gagal untuk menjaga keselamatannya sendiri. Asumsi risiko adalah suatu konfrontasi yang diketahui dan dengan sukarela terhadap suatu risiko yang telah dipahami. Sedangkan pe¬nyalahgunaan adalah penggunaan yang salah suatu produk, baik yang terduga maupun yang tak terduga.
Ikut lalai biasanya dilukiskan sebagai suatu tingkah laku yang bisa disebut sebab hukum, yang ikut menambah tim¬bulnya kerugian penggugat. Biasanya tingkah laku demikian dipandang tidak sesuai dengan standar kelakuan yang seha¬rusnya diikuti oleh penggugat untuk melindungi dirinya sendiri. Pembuktian tentang ikut lalainya penggugat ini pada umumnya digunakan dalam hal penggugat tidak memikul resiko yang secara rasional sebenarnya harus dipikulnya.
Sedangkan asumsi risiko, adalah bahwa dalam hal-hal berikut seorang dianggap menerima risiko, yaitu :
a. Penggugat secara eksplisit membebaskan tergugat dari kewajiban berhati-hatinya;
b. Jika penggugat mengetahui tentang risiko yang ditimbul¬kan oleh kelalaian tergugat, akan tetapi penggugat dengan tingkah lakunya secara sukarela memikul risiko yang bersangkutan, yakni jika penggugat mengetahui cacatnya produk tapi tetap menggunakannya.
Ikut lalai dan asumsi risiko biasanya diperlakukan sebagai pembelaan, dengan beban pembuktian pada tergugat (produsen). Ini berarti bahwa apabila penggugat tidak dapat memberikan bukti lawan bahwa dirinya tidak ikut lalai dalam me¬nimbulkan kerugian, maka gugatannya akan ditolak seluruhnya atau sebagian. Ikut lalai ditentukan oleh suatu standar objektif sedangkan asumsi risiko didasarkan pada pengetahuan sub¬jektif dari apa yang penggugat benar-benar ketahui.
Penyalahgunaan diperlukan sebagai suatu pembelaan yang disetujui oleh beberapa pengadilan, dan yang lain menempat¬kan beban pembuktian pada penggugat untuk membuktikan tidak adanya penyalahgunaan. Penyalahgunaan ini biasanya tidak diperlakukan sebagai penghalang pemberian ganti kerugian kecuali penyalahgunaan tersebut merupakan penyalahgunaan yang tak terduga. Dengan demikian pe¬nyalahgunaan yang tak terduga merupakan suatu penghalang pemberian ganti kerugian kepada penggugat (konsumen). sedangkan penyalahgunaan yang terduga tidak merupakan penghalang pemberian ganti kerugian.
Pengertian kesalahan sendiri dari konsumen yang menye¬babkan kerugian tersebut, termasuk di dalamnya adalah kesalahan orang yang menjadi tanggung gugatnya. Namun adanya kesalahan sendiri dari konsumen tersebut harus ditinjau secara kasuistis tentang berat ringannya agar produsen tidak dapat dengan mudah melepaskan tanggung gugatnya.
Menurut Hofmann, penghitungan tanggung gugat darn masing-masing kesalahan dari si pelaku clan pihak yang dirugi¬kan dalam hal pihak yang dirugikan turut bersalah dalam menimbulkan kerugian, ada tiga pilihan pokok, yaitu:
a. dihapuskan sama sekali tanggung gugat pada tiap kesalah¬an sendiri dari pihak yang dirugikan;
b. tanggung gugat dihapuskan hanya kalau kesalahan sendiri lebih besar daripada kesalahan pihak lawan, kalau tidak, maka tanggung gugat sepenuhnya pada pihak lawan;
c. pengurangan tanggung gugat yang didasarkan pada perbandingan kesalahan yang dibuat oleh para pihak.
Pilihan (c) inilah yang pertama kali dipakai oleh Hoge Raad dalam putusannya pada tahun 1916, dan diterapkan selanjutnya oleh pengadilan. Hal ini dilakukan dengan analogi bahwa dalam hal perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 B.W., dapat dilakukan oleh beberapa gang, dan kewajiban mengganti kerugian diukur dari kesa¬lahan tiap orang yang secara bersama-sama mengakibatkan kerugian. Sehingga pihak yang dirugikan disamakan dengan salah seorang dari mereka.
Dengan demikian, kewajiban untuk berhati-hati bukan hanya dibebankan kepada produsen, tetapi juga kepada kon¬-umen. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Knottembelt bahwa kewajiban untuk berhati-hati ini bukan hanya dibebankan kepada produsen berdasarkan kepatutan, tetapi juga kewajiban ini ditujukan terhadap konsumen sebagai pencegahan timbulnya kerugian.

8. Sistematika Penelitian
Sistematika Penulisan ini terdiri dari empat bab, dengan urutan pembahasan sebagai berikut :
BAB I : Merupakan Bab pendahuluan yang menyajikan ; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
BAB II : Memuat identifikasi masalah dengan membahas tentang aspek-aspek hukum dalam penyelesaiannya, mekanisme ganti kerugian dan bentuk gugatan di Pengadilan.
BAB III : Meruapakan bab analisis yang selanjutnya akan menjabarkan mengenai kronologis dirugikan masyarakat konsumen air, upaya dilakukan oleh masyakat konsumen air di Pengadilan untuk mendapatkan hak-haknya, masalah-masalah apa yang timbul dari upaya untuk meperoleh hak-haknya tersebut.
BAB IV : Merupakan bab penutup dari tulisan ini yang akan mencoba untuk memberikan kesimpulan berdasarkan permasalahan dan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya dan saran untuk para pihak yang terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004,
Az. Nasution, dkk, Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan dalam hal makanan dan minuman (Jakarta : BPHN, 1994),
Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary (St. Paul Mini : West Publishing, Co. 1983)
Inosentius Samsul, Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum Pascasarjana, 2004
N.E. Algra & H.R.W. Gokkel, Kamus Istilah Hukum Fockema – Andrea : Belanda – Indonesia (terjemahan oleh Saleh Adiwinata, dkk) (Bandung – Binacipta, 1983)
Pendapat Agnes M. Toar, sebagaimana dikutip Johannes Gunawan, Product liability dalam hukum Bisnis Indonesia, Oerasi Dies Natalis XXXIX Universitas Katolik Perahyangan Bandung, Januari 1994.
Purnadi Purbacarka & Soerjono Soekanto, Aneka Cara Pembedaan Hukum (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1994)
Subekti, Hukum Acara Perdata (Bandung : Binacipta, 1982)
Sumantoro (ed), Hukum ekonomi (Jakarta : UI Press, 1986)
Sunaryati Hartono, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia (Bandung : BPHN & Binacipta, 1988).
Zaim Saidi,, “Hak Milik Intelektual : Milik Siapa ?, dalam Zaim Saidi (Ed), Secangkir Kopi Max Havelaar (Jakarta : Gramedia & YLKI, 1995)

posted on Mar 19, 2008 12:49 AM ()

Comment on this article   


78 articles found   [ Previous Article ]  [ Next Article ]  [ First ]  [ Last ]